Pada akhir dekade 1980-an, kekuasaan Orde Baru berada di puncaknya. Presiden Soeharto telah berkuasa lebih dari dua dekade, militer menjadi tulang punggung rezim, dan lingkaran keluarga Cendana kian menguat dalam hampir seluruh sektor strategis negara. Di tengah situasi itulah sebuah kisah mencengangkan terungkap—kisah yang kemudian tercatat dalam buku memoar seorang perwira tinggi ABRI.

Pada tahun 1988, Kepala Staf Umum ABRI yang baru dilantik, Laksamana Soedibjo Rahardjo, dipanggil menghadap Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto), putri sulung Presiden Soeharto. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi. Menurut pengakuan Soedibjo dalam buku otobiografinya The Admiral, Tutut menyampaikan sebuah tuntutan yang luar biasa berani: monopoli penuh atas seluruh bisnis persenjataan ABRI

“Semuanya Harus Lewat Saya”

Tutut meminta agar seluruh pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)—mulai dari tank, senapan mesin, bom, peluru, kendaraan logistik, hingga komponen terkecil seperti baut dan sekrup—harus melalui perusahaan miliknya. Tidak boleh ada tender terbuka. Tidak boleh ada pesaing. Tidak peduli apakah ABRI sudah memiliki pemasok lama, termasuk pabrikan milik sendiri.

Dalam cerita Soedibjo, Tutut bahkan tidak terlalu peduli pada aspek teknis:

  • Apakah ia memiliki kapal pengangkut tank?
  • Apakah ia memahami rantai logistik militer internasional?
  • Apakah perusahaannya siap secara manajerial?

Semua itu, menurut Tutut, “bisa dipikirkan nanti”. Yang penting satu: jaminan monopoli penuh.


Baca info ini!

Tutut juga mencatut nama ayahnya. Ia menyebut permintaan itu sebagai “arahan Presiden Soeharto”—sebuah klaim yang dalam struktur Orde Baru hampir mustahil dibantah secara sembarangan.

Benturan dengan Nurani Militer

Soedibjo terkejut. Bukan hanya oleh skala keserakahan itu, tetapi juga dampaknya. Saat itu, menurut catatannya, terdapat sekitar 350 perusahaan alutsista—besar dan kecil—yang selama bertahun-tahun menjadi pemasok ABRI. Banyak di antaranya mempekerjakan purnawirawan militer sebagai sumber penghidupan setelah pensiun.

Jika seluruh perusahaan itu disingkirkan demi monopoli satu keluarga, maka ribuan orang akan kehilangan pekerjaan.

Tutut tidak peduli.

Ia menuntut agar kontrak semua perusahaan tersebut tidak diperpanjang, lalu digantikan oleh bisnis-bisnis miliknya.

Di titik inilah Soedibjo meledak. Dalam buku The Admiral, ia mengisahkan momen langka ketika seorang jenderal menolak tunduk pada anak presiden.

“Anda masih kurang duit?”

“Kamu kaya harta, tapi miskin akhlak.”

Ucapan itu—yang disampaikan Soedibjo dalam bahasa Inggris—menjadi simbol perlawanan kecil di tengah sistem yang nyaris sepenuhnya dikendalikan keluarga penguasa. Untuk sesaat, ambisi Tutut pun kandas.

Namun, perlawanan itu tidak berlangsung lama.

Simak yang ini!

Dari Mabes ABRI ke Pengasingan Halus

Pada tahun 1992, Soedibjo Rahardjo dipindahkan ke luar negeri sebagai Duta Besar RI. Dalam tradisi Orde Baru, penugasan diplomatik semacam ini sering dipahami sebagai bentuk penyingkiran halus terhadap pejabat yang dianggap “tidak sejalan”.

Dua tahun kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi.

Skandal 104 Tank Scorpion

Pada tahun 1994, Indonesia mengimpor 104 unit tank Scorpion dari Inggris. Jumlahnya sangat besar untuk kebutuhan saat itu dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pengamat militer. Harga, perantara, dan mekanisme pengadaan dinilai penuh kejanggalan.

Kasus ini akhirnya menyeret nama Tutut Soeharto.

Pada tahun 2005, Komisi I DPR RI memanggil Tutut untuk dimintai keterangan terkait dugaan megakorupsi pengadaan alutsista, termasuk pembelian tank Scorpion tersebut. Fakta pemanggilan ini tercatat dalam risalah DPR dan pemberitaan media nasional pasca-Reformasi.

Namun, seperti banyak kasus besar lainnya yang melibatkan keluarga Cendana, tidak pernah ada penahanan. Kasus menguap di tengah tarik-menarik politik dan lemahnya penegakan hukum.

Kekayaan yang Bertumpuk dari Banyak Arah

Hari ini, Tutut Soeharto dan keluarga Cendana hidup tenang dengan kekayaan yang dibangun dari berbagai sumber yang sejak lama dipersoalkan publik, antara lain:

  • Kejanggalan bisnis alutsista, termasuk pengadaan tank Scorpion,
  • Monopoli proyek jalan tol nasional melalui kelompok usaha Citra Lamtoro Gung,
  • Proyek pipa migas Pertamina se-Jawa dengan biaya yang melonjak tak wajar, bahkan dilakukan pada Februari 1998 saat krisis ekonomi memiskinkan jutaan rakyat,
  • Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diselewengkan dan tak pernah kembali utuh ke kas negara,
  • Dana Rp 6 triliun dari bank-bank BUMN yang disalurkan ke tujuh yayasan milik Soeharto—yang menurut hasil audit BPK dan temuan Kejaksaan Agung, kemudian dibagikan kepada anak-anaknya.

Semua ini bukan cerita pinggir. Ia tercatat dalam:

  • Laporan BPK RI,
  • Dokumen DPR RI,
  • Arsip Kejaksaan Agung,
  • Pemberitaan media nasional dan internasional pasca-1998,
  • Serta memoar tokoh-tokoh militer dan sipil yang terlibat langsung.

Penutup: Kekuasaan Tanpa Akhlak

Kisah ini menunjukkan bahwa di puncak Orde Baru, negara, militer, dan bisnis sering kali dilebur menjadi alat akumulasi kekayaan keluarga penguasa. Perlawanan memang pernah ada, seperti yang dilakukan Soedibjo Rahardjo, tetapi sistem terlalu kuat untuk digoyang oleh satu suara.

Reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade. Namun pertanyaan besarnya masih relevan hingga hari ini:

Apakah negara sudah benar-benar belajar, atau hanya berganti pemain dengan pola yang sama?


sumber: https://x.com/zhil_arf